Bulletin

Laporan Pertemuan KKI dengan PB IDI

14 Agustus 2013

Laporan Pertemuan KKI dengan PB IDI
Koordinasi Validasi Persyaratan registrasi Dokter dan Dokter Gigi WNI/WNA dengan Stakeholders
Hotel Gren Alia, Jakarta 25-27 Feb 2013

Pembicara : Ketua KKI, Ketua Divisi Registrasi KKI, Ketua PB IDI, Ketua MPPK, Ketua MKKI (Prof. Syamsuhidayat), Ketua MKKGI.
Hadir : Ketua PP IKABI (PT)

Data Mutakhir Registrasi Dokter & Dokter Gigi

Ketua KKI, Prof. Menaldi SpP melaporkan jumlah dokter Indonesia sekitar 110.000 orang dan yang belum teregistrasi 40% dimana 26% Dokter Spesialis belum teregistrasi, diharapkan organisasi profesi membantu menyelesaikan proses registrasi anggotanya. Sedangkan Dokter Gigi yang belum teregistrasi 28%.
Kesimpulan: Keberadaan dan kewibawaan KKI dipertanyakan, mengapa 40% Dokter & 28% Dokter Gigi belum teregistrasi ?
Keberadaan & kekuatan surat keterangan sehat untuk mendapat surat registrasi dari KKI

Yang menjadi bahan diskusi adalah seorang dokter diperbolehkan menjalankan praktek kedokteran dengan syarat “sehat jasmani & rohani”. Karena hal tersebut, maka disimpulkan bahwa batas usia seorang dokter-non bedah berpraktek maksimum 70 tahun sedangkan untuk dokter bedah maksimum 65 tahun (usul PB IDI). Catatan : PP IKABI mengusulkan batas maksimum dokter spesialis bedah Indonesia berpraktek 70 tahun:
Seorang Ahli Bedah saat berumur 65 tahun harus menjalani tes Kesehatan di MPK di RS Pemerintah dan berlaku untuk 5 tahun
Seorang Ahli Bedah saat berumur 70 tahun dan selanjutnya harus menjalani tes Kesehatan di MPK di RS Pemerintah setiap tahunnya
Untuk menilai kondisi kesehatan seorang dokter spesialis bedah, PP IKABI akan membentuk “Tim Penilai Kesehatan” yang bertugas sebagai Koordinator dan beranggotakan 10 perwakilan OPLB. Setiap PP OPLB diharuskan membentuk sendiri anggotanya “Tim Penilai Kesehatan” OPLB.
Tim Penilai Kesehatan bersifat terbuka untuk menerima laporan tentang kesehatan fisik maupun rohani (mental) seorang dokter spesialis bedah dari masyarakat, pasien, keluarga pasien, perawat, teman sejawat, pegawai RS.

Untuk menilai kesehatan seorang Dokter Spesialis Bedah, maka Tim Penilai Kesehatan harus memperhatikan beberapa gejala atau symptom yang perlu dinilai :
Cacat fisik terutama extrimitas superior, penglihatan, pendengaran
Kelainan neurologis (stroke, Parkinson, dll)
Kelainan kognitif (pikun, lupa, dll)

Daerah kekurangan Dokter Umum

Banyak dokter umum yang tidak mau bekerja didaerah-daerah perifer/terpencil/perbatasan (dari 9000 Puskesmas, baru terisi 6000). Hal ini disebabkan salah satunya adalah dihapuskannya program Inpres (Presiden SBY mendukung ini karena dianggap melanggar HAM yang bersangkutan). Sebagai jalan keluar diusulkan agar semua KPS (via Kolegium yang terkait) menpersyaratkan calon PPDS baru harus menjalani wajib kerja lebih dahulu didaerah minimal 3 tahun dan semua KPS harus kompak melaksanakannya.

Bakti Sosial Dokter Asing di Indonesia

Ketua MPPK IDI menolak program Bakti Sosial dari LN dengan dalih apapun kecuali ada kejadian mass disaster (musibah masal). Hal ini ditentang Propinsi tertentu seperti NTT, Maluku, Papua dengan alasan:
Dokter umum maupun dokter spesialis sangat minim
Dokter spesialis menunjukkan sikap tidak mau bekerjasama (“arogan”)
Organisasi profesi tidak membantu mengatasi hal tersebut
Bantuan Bakti Sosial dari LN itu gratis dan banyak menolong masyarakat didaerah tersebut.

Hal yang perlu diperhatikan:
Siapa yang memberi ijin ? (Kemenkes, Pemda, TNI-ABRI, Polisi, Sekneg, KKI ?
Bagaimana kwalitas dokter-dokternya dalam tim bakti sosial dari LN ?
Bagaimana kwalitas pelayanan kesehatan ? Siapa yang mengawasi ? Kadinkes ?, IDI ?
Bagaimana STR sementara oleh KKI diberikan kepada dokter-dokter tersebut ?
Siapa yang mengawasi dari Pusat atau Daerah ?

Program MRA (2015) & Dokter Asing, Dokter Indonesia lulusan LN

Dokter Spesialis WNI lulusan LN perlu adaptasi di Indonesia selama 6 bulan (sesuai UU PK No. 29 tahun 2004). Sebenarnya tidak ada hambatan saat adaptasi di Pusat Pendidikan (Kolegium yang terkait) di Indonesia, tetapi kenyataanya banyak hambatan dan kendala (laporan beberapa peserta rapat dari beberapa perwakilan IDI), bagaimana KKI menyikapinya ?

Dokter asing yang akan bekerja di Indonesia sudah ada ketentuan dalam UU PK No. 29 tahun 2004:

Yang menjadi masalah, banyak dokter asing datang diam-diam dan berpraktek 1-2 hari lalu pergi
Berdalih alih teknologi yang tidak jelas (banyak terjadi di RS-RS di Indonesia)
Siapa yang memberi ijin & siapa yang meminta ijin, serta kemana ? (semua ijin Dokter Asing tersebut harus dikeluarkan oleh KKI, tetapi bagaimana caranya ???). yang bersangkutan hanya 2 atau 3 hari saja & datangnya tiba-tiba ?? lalu pergi
Contoh ijin tidak jelas: Dr. Belanda, Dr. Canada, Dr dari Australia (RS Premier Surabaya), Dr dari Shanghai, Dr dari Jepang, Dr dari Singapura (RS Santosa Bandung), dll.

Program MRA 2015 (tahun 2009 arrangement, setelah 2015 agreement)

Yang baru disepakati hanya modal asing (RS asing) th 2015 boleh masuk, sedangkan SDM nya (Dokter, Perawat, dll) belum ada kesepakatan.

Untuk ASEAN perlu dibina & dirintis kerjasama antara Kolegium terkait supaya saling kenal kemudian tukar menukar kurikulum, membuat kurikulum bersama (60% sama), tukar menukar PPDS & Staf pengajar, harus terregistrasi di Negara asal & Negara yang dituju). Contohnya : sejak 2009 Kolegium Ilmu Bedah se-Asean (Wakil Indonesia Prof. Aryono & Prof. Syamsuhidayat) telah bertemu 12 kali dan telah menghasilkan beberapa keputusan bersama ;
Sekretariat bersama bertempat di kota Manila dengan Koordinator Prof. Josephine SpBA
Telah melakukan tukar-menukar kurikulum & dalam proses membuat kurikulum bersama 60%
Desember tahun 2010: Indonesia-Singapore telah ada kesepakatan tentang MRA
Desember tahun 2011: Indonesia-Filipina telah ada kesepakatan tentang MRA